DIALEKSIS.COM | Redelong - Pj Bupati Drs. Haili Yoga, M.Si diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah Khairmansyah, S.IP., M.Sc secara resmi membuka seminar dan lokakarya hutan adat Gayo yang berlangsung di Aula Setdakab setempat, Rabu (24/1/2024).

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Kementerian LHK telah menetapkan seluas 22.549 hektar sebagai hutan adat di Provinsi Aceh. Hutan adat itu tersebar di tiga kabupaten pada delapan komunitas adat mukim. SK pengakuan hutan adat diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada acara puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE), Senin (18/9/2023) di Indonesia Arena GBK Jakarta.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pemerintah Aceh, A. Hanan, SP, MM mengatakan, pengusulan untuk penetapan hutan adat di Aceh telah lama diusulkan, namun waktu itu pemerintah pusat tidak bisa mengakui bahwa mukim sebagai lembaga adat di Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Status Hutan Adat. Surat Keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo disela kegiatan Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi (LIKE) di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Senin (18/9/2023).

DIALEKSIS.COM| Dialektika - Akhirnya pemerintah mengakui keberadaan hutan di Aceh untuk dikelola secara adat oleh warga setempat. Sama seperti provinsi lainya di Indonesia yang diberikan wewenang untuk mengurus hutan.

Ada 8 tokoh ada dari tiga kabupaten di Serambi Mekkah yang akan mendapatkan hak untuk mengelola hutan yang penyerahan SK nya bertepatan dengan rangkaian kegiatan Festival LIKE Road to COP 28 UAE 2023 pada tanggal 16 sampai dengan 18 September 2023, di Indonesia Arena kompleks Gelora Bung Karno Jakarta. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Diakuinya hutan adat di Aceh oleh negara diapresiasi Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Analis kerjasama kehutanan KPH Wilayah III Aceh, Dedy Fitriandi, S.Hut., M.Sc mengatakan, pengakuan pusat terhadap hutan adat di Aceh bukanlah hal yang luar biasa, karena hal itu adalah skema pengelolaan hutan yang juga diberikan untuk provinsi lain. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengundang 8 orang penerima SK tentang Penetapan Status Hutan Adat di Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Bireuen. 

Penyerahan SK tersebut bertepatan dengan rangkaian kegiatan Festival LIKE Road to COP 28 UAE 2023 pada tanggal 16 sampai dengan 18 September 2023, di Indonesia Arena kompleks Gelora Bung Karno Jakarta. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kabar diakuinya hutan adat di Aceh oleh negara disambut baik oleh Sofyan Dawood. Menurutnya, pengakuan itu wujud penghormatan negara terhadap Aceh. 

“Saya menyambut baik SK penetapan hutan adat di Aceh dan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, khususnya masyarakat dan lembaga swadaya yang sudah berjuang jauh-jauh hari,” ujarnya, usai bincang-bincang dengan pemuda barat - selatan Aceh, Jumat (15/9/2023). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI resmi mengakui keberadaan hutan adat mukim di Aceh.

Kabar tersebut disampaikan oleh Koordinator Tim Terpadu (Timdu) Verifikasi Usulan Hutan Adat di Aceh, Yuli Prasetyo Nugroho Rabu (13/9/2023) melalui keterangan tertulis.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Bersama Aceh Green Conservation (AGC) yang berkantor Pusat di Juli Cot Meurak Bireuen, melakukan Verifikasi Bersama terhadap usulan hutan Adat di Kabupaten Bireuen mulai tanggal 10-15 Agustus 2023.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Syiah Kuala, Hasbi Ali SPd MSi mengungkapkan, saat ini masyarakat adat di Aceh belum memiliki hutan adat dan belum ditentukan oleh pemerintah jadi masih hutan lindung yang dilindungi oleh masyarakat adat.  

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim memegang data-data ketimpangan distribusi lahan yang diklaim merupakan dari warisan masa lalu.